EN / ID
10 June 2013

Elnusa Minta ICW Pantau Proses Hukum Kasus Bank Mega

Terkait proses hukum kasus perdata terkait pembobolan dana deposito Elnusa di Bank Mega yang kini sudah masuk tahap kasasi, Elnusa meminta ICW memantau proses hukum yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Agung. Sebagai nasabah, Elnusa berharap MA memutuskan sesuai dengan fakta hukum yang diajukan di persidangan. Hal tersebut disampaikan Tony Harisman Soetoro selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia Corruption Watch/ ICW (Jumat, 7/6).

Lebih lanjut Tony menginformasikan bahwa Elnusa telah memenangkan gugatan perdatanya melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2012 Nomor: 284/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan Bank Mega untuk segera melakukan pencairan dana deposito milik Elnusa sebesar Rp111 miliar berikut bunganya.

Bank Mega yang tidak puas dengan putusan PN Jakarta Selatan tersebut langsung mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta memiliki landasan hukum yang kuat. Putusan tingkat banding ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sebelumnya bahwa pencairan deposito oleh Bank Mega kepada PT Discovery Indonesia dan Harvestindo Asset Management tanpa sepengetahuan dan seizin Elnusa selaku Terbanding semula Penggugat, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

“Kemenangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta ini adalah kemenangan kedua Elnusa dan ini makin menguatkan bukti bahwa Elnusa adalah korban kelalaian Bank Mega dalam pelaksanakan prosedur penempatan deposito,” ujar Toni.

Pembobolan dilakukan orang dalam

Selaku LSM yang menjadi motor pegiat anti korupsi, Tony berharap ICW mampu mendorong proses hukum dalam kasus pembobolan dana deposito Elnusa Rp111 miliar tersebut. Putusan MA ini kedepan akan menjadi dasar pijakan penting bagi kepastian adanya perlindungan nasabah pada bank nasional.

Sebagaimana diketahui Elnusa bukan satu-satunya nasabah bank yang dananya digangsir oleh pihak internal bank. Dalam waktu yang sama, pelaku juga membobol dana deposito Pemkab Batubara, Sumatera Utara, sebesar Rp 80 milyar.

Diluar kasus tersebut, pembobolan juga menimpa nasabah Citi Bank yang dilakukan oleh Malinda Dee. Namun berbeda dengan penanganan terhadap Elnusa, kerugian nasabah Citi Bank menjadi prioritas dan telah terlebih dahulu dikompensasi oleh pihak bank. Selain itu, kasus pembobolan dana nasabah yang melibatkan orang dalam juga terjadi di Bank Mandiri, Bank BNI, Lippo Bank pada tahun 2011.

Dalam rentetan kasus tersebut terdapat pelaku yang sama yakni, Richard Latief, yang diduga sebagai aktor intelektual pembobolan dana deposito Elnusa di Bank Mega. Richard Latief kini mendekam di Rumah Tahanan Sukamiskin Bandung. Anehnya, Selain Bank Mega, bank-bank lainnya tidak melakukan tuntutan hukum terhadap Richard Latief tersebut.

Terkait pelaporan Elnusa tersebut, Koordinator Badan Pekerja ICW, Danang Widoyo mengaku masih melakukan pendalaman materi pelaporan tersebut. Namun selaku pegiat anti korupsi ia mendukung setiap langkah para pencari keadilan, termasuk kemungkinan menjadi korban sistem hukum yang korup.

Dana Tersandera

Menurut Tony Harisman, dana Rp111 miliar itu seharusnya dapat digunakan Elnusa untuk mendanai pekerjaan berbagai proyek. Apalagi, jasa kontrak hulu minyak dan gas bumi bersifat jangka pendek, sekitar 3 bulan.Untuk mengerjakan berbagai proyek itu setidaknya ELNUSA harus memiliki modal sekitar 30-60 hari.

Toni menambahkan, dana Rp111 miliar itu juga seharusnya bisa mengurangi leverage dan digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi. Terlebih, Elnusa juga mengalami kehilangan potensi pendapatan bunga sebesar hampir Rp8 miliar pertahunnya.

“Kasus ini sangat merugikan ELNUSA, kita mengalami potensial lost karena uang yang seharusnya dapat dijadikan modal kerja masih tersandera di Bank Mega,” pungkasnya. (*)

Back to News